JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebulan kedepan terancam tidak terbang sama sekali. Hal tersebut diutarakan karyawan dan pilot Garuda yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) Garuda Indonesia jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam sebulan kedepan. Apa yang dituntut perusahaan 'plat merah' ini?
Tuntutannya Sekber terkait perubahan jumlah direksi Garuda Indonesia dari delapan orang menjadi enam orang dengan mengacu kepada penerbangan sipil RI atau Civil Aviation Safety Regulation. Direksi yang dimaksud ialah Direktur Cargo dan Direktur Marketing dan Teknologi (IT).
"Jabatan direktur kargo sangat tidak diperlukan. Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo. Sejak tahun 2016 kinerja direktorat kargo tidak meningkat dan hanya ada peningkatan biaya organisasi," kata Corporate Affair Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt. Eric Ferdinand di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
Lebih lanjut, Eric menjelaskan, Direktur Marketing dan IT pun dianggap gagal dalam membuat strategi penjualan produk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan rata-rata harga jual tiket dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 3,17 persen.
Selain itu, mereka pun menuntut adanya pergantian direksi yang mengutamakan profesional. Hal tersebut dikarenakan Direktur Personalia (Sumber Daya Manusia) dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa ada rundingan sebelumnya.
Oleh karena itu, mereka akan mengancam untuk mogok jika tuntutan tersebut tidak mendapat respon dari pihak-pihak terkait. Ancaman tersebut berlaku dimulai dari hari ini hingga satu bulan ke depan sampai adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ulang.
"Kami minta maaf kalau sampai hal itu terjadi. Mogok ini bukan tujuan utama kami, kami sudah menyurati Bapak Presiden dan Ibu Menteri, RUPS tidak merepresentatif figur-figur yang bisa membangun Garuda lebih baik," kata Tomy.*